TAN MALAKA, SANG PATJAR MERAH

"Barangsiapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri sendiri. Siapa ingin merdeka harus bersedia dipenjara"

     Demikianlah tulis Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul "Dari Penjara ke Penjara" itu. Tak jauh dari apa yang pernah dia tulis, Tan Malakapun harus mengalami hal yang serupa. Ia tidak disukai Comintern (Communist International), berseberangan pendapat dengan Stalin, dimusuhi PKI walaupun menjadi pendirinya, dikejar-kejar polisi dan intel kolonial Inggris maupun Belanda, dan yang paling tragis: ia dibunuh oleh orang sebangsanya sendiri. Ia dibunuh justru pada masa kemerdekaan yang ia ikut memerjuangkannya dengan penuh pengorbanan.

     Jasa Tan Malaka bagi bangsa ini tidak perlu diragukan lagi. Dialah pencetus konsep "republik Indonesia" yang idenya ia tuangkan dalam buku berjudul "Naar de Republiek Indonesia". Buku ini pulalah yang menginspirasi begitu banyak pejuang kemerdekaan, seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Sutan Sjahrir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena buku ini juga, Mohmmad Yamin menyebut Tan Malaka sebagai “Bapak Republik Indonesia”.

     Mungkin dari sekian banyak pejuang kemerdekaan Indonesia, Tan Malakalah yang paling tidak terkenal. Betapa tidak?!? Semenjak Orde Baru berkuasa, nama Tan Malaka seolah-olah hilang dari buku sejarah Indonesia. Namanya seolah-olah dicoret dari daftar nama pahlawan Indonesia, dan jasanyapun hampir tidak pernah disebutkan di sekolah-sekolah, dari SD-SMA.

     Namun, siapakah Tan Malaka sesungguhnya? Bagaimana kisah hidupnya? Dan mengapa orang yang begitu berjasa bagi bangsa ini lenyap begitu saja?

KISAH HIDUP SANG PATJAR MERAH

Kehidupan Awal

Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka atau Tan Malaka dilahirkan pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Ayah dan Ibunya bernama HM. Rasad, seorang karyawan pertanian, dan Rangkayo Sinah, putri orang yang disegani di desa. Seperti para pemuda asal Minangkabau lainnya, Tan Malaka tinggal di Surau sejak usia 5 tahun. Semasa kecilnya, Tan Malaka senang memelajari ilmu agama dan berlatih pencak silat.

     Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Kweekschool (sekolah guru negara) di Fort de Kock. Menurut GH Horensma, salah satu guru di sekolahnya itu, Tan Malaka adalah murid yang cerdas, meskipun kadang-kadang tidak patuh. Di sekolah ini, ia menikmati pelajaran bahasa Belanda, sehingga Horensma menyarankan agar ia menjadi seorang guru di sekolah Belanda. Ia juga adalah seorang pemain sepak bola yang bertalenta. Setelah lulus dari sekolah itu pada tahun 1913, ia ditawari gelar datuk dan seorang gadis untuk menjadi tunangannya. Namun, ia hanya menerima gelar datuk. Gelar tersebut diterimanya dalam sebuah upacara tradisional pada tahun 1913.

Pendidikan di Negeri Kincir Angin

Walaupun telah diangkat menjadi datuk, namun Tan Malaka tetap berniat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada bulan Oktober 1913, ia meninggalkan desanya untuk belajar di Rijkskweekschool (sekolah pendidikan guru pemerintah) di kota Haarlem, Belanda. Dengan bantuan dana oleh para engku/tetua dari desanya, ia akhirnya dapat bersekolah di tempat itu.

     Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku de Fransche Revolutie yang ia dapatkan dari seseorang sebelum keberangkatannya ke Belanda oleh Horensma. Setelah Revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia mulai tertarik mempelajari paham Sosialisme dan Komunisme. Sejak saat itu, ia sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Friedrich Nietzsche juga menjadi salah satu panutannya.

     Ketertarikan Tan Malaka terhadap ideologi komunis bukanlah tanpa sebab. Sekitar tahun 1750-1850, terjadilah suatu perubahan cara produksi (yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin) secara cepat dan radikal. Perubahan cara produksi dalam skala besar ini sering kita sebut sebagai revolusi industri. Revolusi industri ini memberikan begitu banyak dampak bagi perkembangan ekonomi, teknologi, dan sosial di seluruh negeri. Di satu sisi, muncul berbagai teknologi baru seperti baterai, telephone, kapal uap, mobil, sampai pesawat terbang. Namun di sisi lain, terjadilah berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat memrihatikan, seperti: pemerasan kerja buruh, turunnya harga barang secara drastis, bangkrutnya berbagai perusahaan kecil, bertambah lebarnya kesenjangan sosial antara kaum pengusaha dan pekerja, dsb. Dikala ketimpangan sosial dan ekonomi itu terjadi, muncullah beberapa pemikir komunis yang terkenal, seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dsb, yang menawarkan suatu keadilan bagi para pekerja. Rasa empati yang besar kepada kaum tertindas inilah yang menjadikan Tan Malaka tertarik kepada Komunisme.

     Setelah beberapa waktu memelajari Komunisme, ia akhirnya bertemu dengan Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV, yakni organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia). Ia lalu tertarik dengan tawaran Sneevliet yang mengajaknya bergabung dengan Sociaal Democratische-Onderwijzers Vereeniging (SDOV, atau Asosiasi Demokratik Sosial Guru). Lalu pada bulan November 1919, ia lulus dan menerima ijazahnya yang disebut hulpactie.

Karya Awal

Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya. Ia kemudian menerima tawaran Dr. C. W. Janssen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatra Utara. Ia tiba di sana pada Desember 1919 dan mulai mengajar anak-anak itu berbahasa Melayu pada Januari 1920. Selain mengajar, Tan Malaka juga menulis beberapa propaganda subversif untuk para kuli, dikenal sebagai Deli Spoor. Selama masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatra, dimana kaum pribumi di Sumatra selalu ditindas oleh pemerintah kolonial.

     Selain mengajar, ia terkadang juga menulis untuk media massa. Salah satu karya awalnya adalah "Tanah Orang Miskin", yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja, yang dimuat di Het Vrije Woord, surat kabar ISDV, edisi Maret 1920. Ia juga menulis mengenai penderitaan para kuli kebun teh di Sumatra Post. Selanjutnya, Tan Malaka menjadi calon anggota Volksraad dalam pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun ia akhirnya mengundurkan diri pada 23 Februari 1921 tanpa sebab yang jelas.

      Setelah itu, pada tanggal 21 Juni 1921, atas bantuan Darsono, tokoh Sarekat Islam (SI) Merah, Tan Malaka dan Semaun membuka sekolah di Semarang. Sekolah itu disebut Sekolah Rakyat. Pendaftar pertamanya berjumlah 50-an orang. Koran Soeara Ra’jat, yang memberitakan pembukaan Sekolah SI tersebut, menyebutkan bahwa sekolahan baru tersebut menggunakan ruang rapat SI semarang sebagai ruang belajar. Saat pembukaan sekolah, beberapa anak bercelana merah berdiri membentuk saf di depan hadirin. Tak lama kemudian mereka menyanyikan lagu Internasionale, lagu kelas pekerja sedunia. Beberapa hadirin menitikkan air mata saat menyaksikan kejadian itu. Tak lama kemudian, sorak dan tepuk tangan bergemuruh menyambut defile yang dilakukan anak-anak sekolahan SI tersebut.

     Dalam artikelnya SI Semarang dan Onderwijs, Tan Malaka menjelaskan bahwa sekolah SI ini sangat berbeda dengan sekolah swasta/partikulir: pertama, sekolah ini tidak mencari keuntungan; kedua, biaya sekolahnya lebih murah dan diprioritaskan bagi kaum miskin; serta ketiga, suasana dan orientasi pendidikannya yang mendidik rasa merdeka/mardika.

     Di artikel yang sama, Tan juga membeberkan tiga tujuan utama sekolah ini: pertama, memberi senjata yang cukup kepada anak didik, seperti berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu, dan lain-lain, sebagai bekal mencari penghidupan di jaman kemodalan (kapitalisme); kedua, memberi kemerdekaan untuk bergaul, bermain, berorganisasi, dan berpropaganda; serta ketiga, mendidik anak-anak agar mencintai rakyat kecil atau kaum kromo.

     Sekolah SI berkembang cepat. Dalam seminggu, sekolah rakyat ini sudah berhasil merekrut 80-an murid. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, jumlah muridnya sudah mencapai 150-an orang. Sebagian berasal dari luar Semarang, seperti Jogjakarta, Cirebon, dan Rembang. Dukungan terhadap sekolah ini juga mengalir deras. Istri Sneevliet, yang saat itu masih di Semarang, turut memberikan bantuan peralatan dan buku-buku pelajaran.

     Pada bulan November 1921, terinspirasi dari kesuksesan sekolah SI di Semarang, cabang SI di daerah lain juga melakukan hal serupa. Pada awal November 1921, berdirilah Sekolah SI cabang Salatiga dengan 75 murid. Selain itu, pada akhir September 1921, sekolahan SI juga berdiri di Kaliwungu dan Kendal. Pada awal Januari 1922, sekolah SI juga berdiri di Bandung, Jawa Barat, dengan 120-an murid. Jauh di Sumatera sana, tepatnya di Padang Panjang, juga berdiri Sekolah Rakyat.

     Pada akhir tahun 1922, Semaun, ketua umum PKI meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow, dan Tan Malaka menggantikannya sebagai Ketua Umum. Selepas kepemimpinan Semaun, Tan Malaka memimpin aksi demonstrasi besar-besaran bagi para buruh dan pedagang pegadaian. Karena aksi Tan Malaka itu, pemerintah kolonial Belanda merasa terancam dan melakukan pembuangan terhadap Tan Malaka. Tan Malaka ditangkap pada tanggal 13 Februari 1922, dan diasingkan ke Belanda

     Menanggapi penangkapan Tan Malaka itu, surat kabar De Locomotief menulis, “Tan Malaka, yang ditangkap karena mengeluarkan tulisan-tulisan anti-Belanda, anggota dewan gemeente Semarang, Kepala Sekolah SI di sini…Siapa yang pegang kaum muda, pegang masa depan…maka sekolah-sekolah SI sepenuhnya dibawa ke arah anti-Belanda, dan inilah yang sudah tentu menjadi alasan pokok mengapa Ia (Tan Malaka) tidak boleh tinggal lebih lama lagi di Jawa.”

Hidup Dalam Pengasingan

Di dalam pengasingannya di Belanda, Malaka bergabung dengan Communistische Partij Nederland (CPN) atau Partai Komunis Belanda. Setelah keluar dari negeri Belanda, Tan Malaka berkelana dari satu negeri ke negeri lain. Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet pernah disinggahinya. Di sana Tan menjadi anggota dari Comintern. Dalam kongres Comintern pada tanggal 12 November 1922, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh anti-imperialisme sedunia, Tan Malaka berbicara tentang pembentukan aliansi antara Pan-Islamisme dan Komunisme. Idenya terinspirasi oleh pengalaman pergerakan di Hindia Belanda ketika Sarekat Islam, yang beranggotakan sekitar satu juta orang, sangat revolusioner menentang kolonialisme Belanda. Proposal kerjasama yang diajukan Tan Malaka menimbulkan penolakan sebagian kalangan, meski pidatonya mendapat tepuk tangan riuh. Rupanya, dalam pengakuan Tan Malaka dalam Dari Penjara ke Penjara bagian I, “Kongres Komintern ... menganggap Pan-Islamisme sebagai imperialisme corak lama”.

     Tan Malaka kemudian ditunjuk sebagai wakil Komintern Asia Tenggara, membawahi wilayah Filipina, Burma, Siam, Annam, dan Indonesia. Dalam tugas barunya ia mulai berkeliling dari dari satu tempat ke tempat lain, dari Kanton, Tokyo, Manila, hingga Singapura. Namun, pemberontakan komunis yang gagal pada 1926-1927 membuat hubungan dengan koleganya di PKI dan komunis Soviet renggang.Tan Malaka kemudian melanglang buana, bersembunyi dari kejaran intel imperialis Eropa, berpindah-pindah tempat mulai dari Bangkok, Manila, Amoy, Shanghai, Hongkong, Singapura, Rangon, hingga Penang.

     Tan baru kembali ke Indonesia pada 1942. Ketika itu Hindia Belanda sudah ditekuk kekuasaannya oleh balatentara Jepang. Tan tentu merasa aman dari kejaran aparat kolonial yang sudah tiarap sepanjang Perang Pasifik. Dari jazirah Malaya ia menyeberang ke Sumatra. Setelah tiba di Lampung, ia menuju Jawa.

     Setelah menumpang perahu layar Sri Renyet dari Lampung, Tan tiba di Banten. Daerah itu pertama kali diinjaknya setelah 20 tahun dibuang dari impian "Republik Indonesia" yang diperjuangkannya. Dari Banten, Tan ke Jakarta, menginap di Rawa Jati, dekat Pabrik Sepatu di Kalibata. Tan berusaha menyelami kehidupan rakyat jelata dengan cara buruh atau pedagang buah di pinggiran Jakarta.
     Atas saran Purbacaraka, Tan mendatangi Kantor urusan Sosial di Tanah Abang. Dari sana, ia dapat kerja di Bayah, Banten. Dengan nama samaran Ilyas Husein, ia bekerja di Bayah Kozan, salah satu bagian dari perusahaan Jepang Sumitomo. Ia sempat jadi juru tulis di pergudangan lalu pindah ke bagian yang mengurusi administrasi para romusa.

     Persembunyiannya di masa pendudukan balatentara Jepang ini tertuang dalam autobiografi Dari Penjara Ke Penjara(1947). Total Tan Malaka menghabiskan 20 tahun sebagai pelarian politik mengelilingi hampir seluruh dunia.

KISAH HIDUP SANG PATJAR MERAH PASCA KEMERDEKAAN

Tan Malaka dan Testament

Setelah bangsa Indonesia merdeka, Tan Malaka akhirnya dapat menghirup udara kemerdekaan secara bebas. Namun kebahagiaan Tan Malaka atas kemerdekaan Indonesia tidaklah berlangsung lama.

     Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan Sekutu yaitu AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Tugas AFNEI adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tentara Sekutu yang ditahan Jepang, melucuti serta mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.

     Kedatangan tentara Sekutu ternyata juga disertai dengan kedatangan NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang bertujuan ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tentara AFNEI bersama NICA sampai ke Indonesia pertama kali pada tanggal 16 September 1945 di Tanjung Priok. Kemudian, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, salah satunya dengan melalui perjuangan bersenjata.

     Sebelum pasukan sekutu benar-benar sampai ke Indonesia, Tan Malaka dan Ir. Soekarno sempat mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di rumah dokter pribadi Soekarno pada 9 September 1945. Karena begitu rahasianya, saat pertemuan berlangsung semua lampu dipadamkan. Saat pertemuan itu berlangsung, Bung Karno menanyakan sejumlah hal mengenai pemikiran Tan Malaka dalam buku bukunya seperti Massa Aksi, yang sangat berpengaruh pada pemikiran politik Soekarno. Tan Malaka pun menjawabnya dengan lugas.

     Dalam pembicaraan itu Tan Malaka lebih banyak bicara menerangkan soal nasib Revolusi Indonesia. Sementara Bung Karno mendengarkan 'khutbah' dari sang revolusioner. Tan Malaka saat itu telah memrediksi kedatangan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia dengan menumpang kedatangan sekutu. Ia juga memrediksi Jakarta akan menjadi medan pertempuran sehingga ia menyarankan kepada Soekarno untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pelosok, kalau perlu ke pedalaman hutan. Selain itu, Tan juga menyarankan agar orang-orang Belanda dan inggris harus segera dipulangkan, dan Jakarta harus dijadikan medan pertempuran untuk melawan pasukan Sekutu yang telah menang Perang Dunia II.

     Mendengar pernyataan itu, Soekarno, sebagai pemimpin republik yang "masih bayi", merasa khawatir, kalau kemungkinan itu benar-benar terjadi. Karena itu, Soekarno lantas berkata kepada Tan Malaka, "Jika nantinya terjadi sesuatu atas diri kami (Soekarno-Hatta), sehingga tidak dapat memimpin revolusi kita, saya harap saudaralah yang melanjutkannya, dan untuk ini saya akan membuat testamen."Tan Malaka tak bereaksi apa pun saat mendengar hal itu. Ia menganggap pernyataan Soekarno sebagai sebuah penghormatan. Soekarno lantas menyampaikan niatnya untuk membuat testamen itu jika sekutu menawannya. Niat itu ia ungkapkan dalam rapat kabinet pada pengujung September. Namun, ia tak menyebut nama Tan Malaka sebagai sosok yang disebut dalam Testamen.

      Beberapa hari kemudian, Soekarno bertemu lagi dengan Tan Malaka. Kali ini pertemuan berlangsung di kediaman dr. Murwardi, pemimpin Barisan Pelopor di masa pendudukan Jepang. Dalam pertemuannya yang kedua itu, Bung Karno kembali mengulangi janjinya menunjuk Tan Malaka sebagai penggantinya jika sekutu menangkapnya atau sesuatu hal buruk menimpanya.

     Beberapa saat kemudian, tepatnya  pada tanggal 1 Oktober1945, Soekarno akhirnya menuliskan sebuah wasiat politik atau testamen untuk Tan Malaka, seorang yang dipercayainya, yang sanggup meneruskan revolusi kemerdekaan.

     Namun Hatta mengingatkan bahwa Tan Malaka adalah tokoh kiri yang kontroversial. Lebih penting lagi, menurut Hatta, pamor Tan Malaka tak sepopuler Sukarno di mata rakyat, akibat hidup sebagai orang buangan setelah selama dua puluh tahun diusir ke luar negeri oleh pemerintah kolonial Belanda. Ditambah sebagian besar hidupnya dalam penyamaran karena diburu interpol dan polisi kolonial.

     Hatta, sebagaimana ditulis Harry A Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia (Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946), menyarankan Tan Malaka melakukan perjalanan keliling Jawa. Tujuannya, selain memerkenalkan diri kepada rakyat, juga menjajaki sejauhmana pengaruhnya.

   Berbekal testamen itulah Tan Malaka mulai melakoni "tur keliling Jawa". Bukan hanya memerkenalkan diri, tetapi sekalian mengonsolidasikan kekuatan rakyat, terutama laskar-laskar pemuda, untuk memersiapkan revolusi. Mula-mula dia ke Bogor dengan menginap di rumah Soekarni lalu pada 23 Oktobe, ia bergerak ke Serang, Banten.

Mendirikan Oposisi Pertama Di Indonesia

I. Pembentukan

Dalam perjalanannya mengelilingi Pulau Jawa, Tan Malaka melihat bahwa reaksi pemerintahan terhadap serangan Belanda terlalu lemah. Selain itu, Tan juga beranggapan bahwa pemerintah tidak terlalu serius untuk menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia.

     Merespon reaksi pemerintahan yang dianggapnya terlalu lemah ini, Tan Malaka kemudian menjawabnya dengan membentuk kelompok oposisi. Tan Malaka kemudian mengadakan kongres bagi para pejuang revolusionet pada tanggal 3-5 Januari 1946, di Gedung Serba Guna Purwokerto. Kongres ini dihadiri oleh 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan.

     Sekitar 300 laki-laki dan perempuan hadir dalam kongres tersebut. Mereka berasal dari berbagai organisasi juga partai politik. Organisasi dan partai politik itu antara lain: Partai Komunis Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Partai Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Revolusioner Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan organisasi-organisasi lainnya. Dalam kongres tersebut, Tan Malaka dan Jenderal Soedirman tampil sebagai pembicara utama.

     Dalam kongres itu, Tan Malaka menjelaskan tentang rencana pembentukan Volksfront (Front Rakyat) dan Minimum Program yang isinya: berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%; Pemerintahan Rakyat (dalam arti sesuai haluan pemerintah dengan kemauan rakyat); Tentara Rakyat (dalam arti sesuai haluan tentara dengan kemauan rakyat); melucuti tentara Jepang; mengurus tawanan bangsa Eropa; menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun); menyita dan mengurus perindustrian (pabrik, bengkel, tambang, dan lainnya). Volksfront dan Minimum Program diperlukan agar tujuan rakyat Indonesia tercapai dalam melawan Belanda dan sekutunya, yang pada akhirnya nanti akan mengakui kemerdekaan Indonesia 100%.

     Selain penjelasan Tan Malaka tentang rencana pembentukan Volksfront dan Minimum Program,  Jendral Soedirman juga menyatakan bahwa ia menolak diplomasi berlebihan dengan negara sekutu yang tak menghargai kedaulatan Indonesia. Dia tampak tak sepakat terhadap jalan diplomasi pemerintah kabinet Sjahrir dengan Inggris atau Belanda.

     "Lebih baik diatom sama sekali daripada tak merdeka 100%,” ujar Soedirman dalam pidatonya seperti dikutip Roeslan Abdulgani dari Kedaulatan Rakjat (6/1/1946) di buku Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan (2004).

     Pada kongres kedua yang berlangsung 15-16 Januari 1946 di bekas gedung Balai Agung Solo, perhatian rakyat semakin besar. Seperti dikutip Abdul Rohman dari artikel Kedaulatan Rakjat (16/1/1946) “Persatoean Perdjoeangan Rakjat Lahir” dalam Jurnal Avatara (Vol. 5, No. 3, Oktober 2017), hal ini dibuktikan dengan kedatangan utusan-utusan berbagai organisasi yang berjumlah kurang lebih 500 orang, mewakili 141 organisasi.   

     Volksfront kemudian dibentuk secara resmi dengan nama Persatuan Perjuangan pada hari akhir kongres 16 Januari 1946. Dari pertemuan kedua ini pula para peserta kongres memutuskan dan menyepakati tujuh butir Minimum Program Persatuan Perjuangan.

     Sebagai oposisi, Persatuan Perjuangan memutuskan untuk berunding dengan pemerintah pusat di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Tujuh butir Minimum Program tersebut didesakkan kepada pemerintah agar segera direalisasikan. Dalam perundingan itu, seperti dilaporkan harian Penghela Rakjat (30/1/1946) dalam artikel “Persatoean Perdjoeangan Mengirimkan Delegasi Kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia”, Persatuan Perjuangan diwakili anggota yang berasal dari Organisasi Pemberontakan Rakyat Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Masyumi, Pesindo, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, dan Perwari. Minimum Program yang diajukan Persatuan Perjuangan ditolak pemerintah karena dianggap terlalu radikal. Reaksi beberapa tokoh Persatuan Perjuangan atas penolakan tersebut juga tidak digubris pemerintah.

     Menanggapi hal itu, pada 17 Februari 1946, di usia setengah tahun Republik Indonesia, Persatuan Perjuangan melakukan aksi massa dengan gelombang demonstrasi di mana-mana. Semua organisasi yang tergabung di dalamnya diimbau untuk melakukan aksi massa dengan lima poin tuntutan. Seperti diungkap Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1 (2008), lima tuntutan tersebut adalah:  1.) Isi Minimum Program Persatuan Perjuangan. 2.) Penarikan tentara Inggris-NICA dari Indonesia. 3.) Lenyapnya pengadilan dan polisi internasional dari Indonesia. 4.) Kembalinya pemuda dan gadis-gadis yang ditawan Inggris-NICA. 5.) Membatalkan perundingan dengan Kerr-van Mook sebelum syarat atas pengakuan Indonesia merdeka ditepati.

     Ben Anderson dalam Revoloesi Pemoeda (1988: 341) menulis, "PP sangat berhasil mengadakan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran di (ibukota RI) Yogyakarta pada 17 Februari 1946,”. Panjang demonstran yang berpawai itu diperkirakan 8 km. Di mana “Soedirman mengambil tempat yang terkemuka,” tulis Ben lagi. Soedirman bahkan berorasi. Menurut Soedirman, meski kekurangan senjata, Indonesia punya modal semangat yang kuat. Jika ada persatuan kuat semacam PP, dijamin Indonesia akan menang.

      Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 3 menyatakan bahwa, dua bulan sebelum demonstrasi pecah atau empat bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, Tan Malaka sudah menyimpulkan bahwa Sukarno-Hatta tidak mengejawantahkan cita-cita rakyat dan pemuda. Selain itu, ia juga berpendapat, tenaga revolusioner telah dirobek-robek ke dalam berbagai organisasi dan salah paham, kecurigaan, kesimpang-siuran telah sangat merugikan Republik. 

     Maklumat politik sengit yang dikeluarkan Persatuan Perjuangan itu membuat situasi politik semakin memanas. Banyak rakyat melihat bahwa argumentasi yang disajikan organisasi oposisi tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini juga sekaligus membuat rakyat sangsi atas sikap pemerintah dalam memertahankan kemerdekaan Indonesia.

   “Mereka merasa hanya Persatuan Perjuangan yang konsisten dengan landasan gerak Indonesia merdeka 100%. Pemerintah dinilai terlalu penakut sehingga mau mengalah kepada Belanda,” tulis M. Yuanda Zara dalam Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia (2008).

II. Pembubaran Persatuan Perjuangan

Politik diplomasi yang dijalankan Kabinet Sjahrir terus berlangsung meski Persatuan Perjuangan dan kaum oposan lainnya terus menyerang. Sjahrir tidak ambil pusing, sebab ia merasa Sukarno-Hatta ada di belakangnya. “Dia tidak pikirin orang-orang yang mencacinya. Dia enggak marah. Katanya, itu hak orang,” kata Siti Zoebaedah Osman, sekretaris pribadi Sjahrir, dalam Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil (2010).

     Namun perlawanan Persatuan Perjuangan semakin sengit, hingga menyebabkan Sjahrir mengambil kebijakan untuk melemahkan kekuatan oposisi. Seperti diungkap Soebadio Sastrosatomo dalam Perjuangan Revolusi (1987), pada 13 Maret 1946, Sjahrir menyampaikan perintah lisan ke Yogyakarta untuk menangkap beberapa tokoh Persatuan Perjuangan.

     Dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946) (1999) yang disusun Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, dijelaskan bahwa salah satu motif penangkapan para tokoh Persatuan Perjuangan adalah karena organisasi oposisi ini melarang tiap anggotanya untuk duduk dalam kabinet koalisi Sjahrir. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai tindakan yang merusak (saboteren).“Oleh sebab oposisi yang tidak loyal terus dilakukan Persatuan Perjuangan, maka langkahnya diawasi, sebab ada kekuasaan lain di luar kekuasaan pemerintah. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena dalam phase yang seperti sekarang ini, hal itu berbahaya. Selain daripada itu ada beberapa kenyataan yang Persatuan Perjuangan mengadakan gerakan untuk merubuhkan Pemerintahan Pusat dengan jalan di luar undang-undang,” ujar Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin memberikan penjelasan terkait dengan penangkapan beberapa tokoh Persatuan Perjuangan, seperti dikutip Kronik Revolusi (hlm. 174).

     Tan Malaka dan pemimpin PP akhirnya ditangkap dan ditahan di Solo oleh Polisi Tentara (Polisi Militer). Soedirman yang merupakan pucuk pimpinan tentara pun membuat pernyataan. Seperti dimuat Antara danKedaulatan (21/03/1946) yang dikutip Harry Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 2: Maret 1946-Maret 1947 (2009: 3), Soedirman menyatakan bahwa "penangkapan-penangkapan itu sekali-kali bukan perintah dari pucuk pimpinan tentara.

     "Di masa-masa penahanan itu, seorang perwira bernama Rachmat menghampiri Tan Malaka dan konco-konconya yang ditahan. Poeze menyebut, mereka (Tan Malaka dan kawan-kawan) dapat salam dari Soedirman. Si perwira itu tak lupa bilang, Presiden Sukarno akan memangil mereka untuk berunding (hlm. 8).

   Penangkapan tokoh-tokoh penting tersebut memang terbukti melemahkan Persatuan Perjuangan. Pada 4 Juni 1946 di Yogyakarta, dalam sebuah rapat alot yang dipimpin S. Mangoensarkoro, sebagian besar anggota menginginkan agar Persatuan Perjuangan dibubarkan. Kelompok oposisi pertama di Indonesia ini akhirnya tamat dalam usia yang belum genap enam bulan.“Maka dalam rapat yang dihadiri anggota-anggota Persatuan Perjuangan kecuali Perwari dan PKI, memutuskan sejak tanggal 4 Juni 1946 Persatuan Perjuangan dibubarkan dan memerintahkan untuk sesegera mungkin menerbitkan buku peringatan Persatuan Perjuangan yang memuat sejarah perjuangan organisasi,” tulis Abdul Rohman mengutip harian Soeara Rakjat (6/6/1946).

Akhir Hidup Sang Patjar Merah

Setelah beberapa lama, tepatnya pada 16 September 1948, dikutip dari buku Mengabdi Republik: Volume 2 (1978) karya Adam Malik,  akhirnya Tan Malaka dibebaskan atas perintah Amir Sjarifuddin. Selepas dari kurungan, Tan Malaka bergabung dengan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Partai Rakyat beserta sejumlah partai oposisi lainnya, termasuk Partai Rakyat Jelata, Partai Buruh Merdeka, Angkatan Komunis Muda, Barisan Banteng, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan lainnya sepakat melebur menjadi Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

     Partai Murba yang dideklarasikan pada 7 November 1948 menjadi kendaraan baru bagi Tan Malaka dan kawan-kawan untuk menentang kebijakan diplomasi yang terus-menerus dilakukan pemerintahan Sukarno-Hatta dengan Belanda.

     Ketika Sukarno, Hatta, dan para pemimpin RI lainnya ditangkap kemudian diasingkan ke luar Jawa, juga telah jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, tiba saatnya bagi Tan Malaka untuk berjuang dengan prinsip yang diyakininya, yakni terus melawan, bergerilya, anti-diplomasi, demi kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat Indonesia. Pada 21 Desember 1948, Tan Malaka menyerukan pidato dari Kediri yang disiarkan ke segala penjuru melalui Radio Republik Jawa Timur.

     Rosihan Anwar dalam buku Sejarah Kecil “Petite Histoire" Indonesia: Volume 4(2004), menyebut bahwa Tan Malaka dan para pendukungnya mengambil langkah politik dengan mendirikan pemerintahan darurat di Jawa (hlm. 220). Ini merupakan tindak lanjut dari pidato tanggal 21 Desember 1948 itu, karena Tan Malaka tidak yakin dengan PDRI yang dideklarasikan di Bukittinggi.

     Para pengikutnya menghendaki Tan Malaka menjadi presiden pemerintahan darurat di Kediri itu. Sedangkan Roestam Effendi, orang Indonesia berhaluan kiri yang juga mantan anggota parlemen Belanda, didapuk sebagai wakilnya. Ini artinya, kelompok Tan Malaka tidak mengakui PDRI yang diklaim telah mendapat restu dari Sukarno untuk membentuk pemerintahan cadangan.

     Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949 (2008) juga meyakini hal serupa bahwa Tan Malaka dan para pendukungnya telah membentuk pemerintahan darurat di Jawa Timur (hlm. 158).

     Pidato Tan Malaka 21 Desember 1948 menjadi semacam proklamasi atau deklarasi dibentuknya pemerintahan darurat di Kediri. Salah satu poin penting pidato ini adalah penolakan Tan Malaka terhadap upaya diplomasi dengan Belanda, juga seruan perjuangan gerilya untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya.

     Tan Malaka amat menyesalkan jalan perundingan yang selalu diingkari Belanda dan menyebabkan wilayah RI kian tergerus. “Sekarang, kita sudah mempunyai pengalaman pahit dengan politik diplomasi. Mari kita beralih pada perjuangan dengan bambu runcing,” tegasnya, dikutip dari Poeze (2008: 153),“Dari sini,” lanjut Tan Malaka, “saya menyerukan pada seluruh rakyat di Indonesia, khususnya yang ada di daerah-daerah pendudukan, untuk melancarkan perlawanan gerilya, bebas dari perintah dan pengaruh kolonial, serta terlepas dari diplomasi perundingan.

     “Rebut kembali setiap jengkal tanah yang telah diduduki musuh, dan usirlah ia sampai laut dan kembalikan ke negeri asalnya… Tolak semua perintah gencatan senjata, dari siapapun datangnya, sebelum Belanda meninggalkan Indonesia!” serunya.

     Berkali-kali Tan Malaka menegaskan rakyat Indonesia harus kembali kepada semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan demikian, pidato Tan Malaka—yang menjadi landasan berdirinya pemerintahan darurat di Kediri—BUKAN UNTUK MENGGANTIKAN PROKLAMASI 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno.

     “Sudah tiga tahun perjuangan berjalan. Tapi politik diplomasi telah mengembalikan perjuangan kita pada taraf awal revolusi kita. Apakah kita akan berjuang dengan semua yang ada pada kita, ataukah akan kita biarkan Belanda mengatur nasib kita?” tukas Tan Malaka.“Jika kita masih tetap percaya pada Proklamasi (17 Agustus 1945), dan tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap para pahlawan, yang telah memertahankannya dengan memberikan hidup mereka, maka seharusnya kita kembali kepada semangat Proklamasi, pada bambu runcing."

   Tan Malaka menutup pidatonya dengan seruan yang amat heroik. “Satu menit pun kedaulatan rakyat Indonesia tidak boleh ditunda-tunda, dan kebulatan kemerdekaan kita tidak boleh dikurangi. Sekali merdeka, tetap merdeka!”

     Namun sayang, pidato Tan Malaka ini justru menjadi "boomerang" bagi dirinya sendiri. Karena pidatonya dianggap mengancam pemerintahan, maka Tan Malaka dieksekusi dengan cara ditembak mati oleh pasukan Batalyon Sikatan Divisi Brawijaya di Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur,pada tanggal 21 Februari 1949. Perintah eksekusi mati atas Tan Malaka ini datang Letnan Dua Soekotjo, yang menurut Poeze adalah “Orang sangat kanan yang menganggap Tan Malaka harus dihabisi.”  "Ia ditembak mati begitu saja, atau ditembak setelah divonis oleh pengadilan semu,” tulis Poeze dalam karyanya, Memuliakan, Mengutuk dan Mengangkat Kembali Pahlawan Nasional: Kasus Tan Malaka.